JAKARTA-Rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerapkan jalan berbayar, atau Electronik Road Pricing (ERP) di 25 titik jalan Ibukota guna mengurai kemacetan, terus menuai polemik, banyak kalangan yang menolak rencana tersebut karena bakal menyengsarakan rakyat.
Dalam diskusi publik yang bertajuk “ERP Jakarta Bikin Susah Warga” yang dimoderatori Purwoko jurnalis Indoposnews yang digelar di Menteng Jakarta Pusat Senin (23/1), Ali Husein dari LSM Jakarta Baru menilai penerapan ERP di Jakarta belum saatnya.
“Saat ini masyarakat masih dalam kesulitan akibat dampak pandemi covid 19, jangan ditambah lagi penderitaan masyarakat dengan program ERP,”ujarnya.
Ali juga menilai, kebijakan ERP akan berdampak pada ekonomi masyarakat, karena banyak masyarakat dari masyarakat bawah juga sebagai pengguna jalan.
“Para ojek online, kurir, pekerja dan lainnya yang memiliki penghasilan pas – passan tentu penghasilannya akan berkurang karena harus membayar ERP,”terangnya.
Ia juga mengingatkan, jangan sampai program ini hanya menguntungkan pihak ketiga, sedangkan disisi lain program ini hanya memindahkan kemacetan ke lokasi lain.
Hal senada dikatakan pengamat kebijakan publik dari Jaringan Transportasi Jakarta Budi Manurung. Menurutnya, untuk mengurai kemacetan di Jakarta program ERP tidak tepat, bahkan hal tersebut justru menambah kesengsaraan rakyat.
“Untuk mengurai kemacetan, sebaiknya Pemprov menambah armada transportasi, membangun jalan underpas dan layang, serta bekerjasama dengan daerah penyangga,”terangnya.
Ia juga meyakini program ini akan mendapat penolakan dari DPRD, karena sudah banyak warga yang menolak rencana tersebut.
