Liputan4.com, Pamekasan – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum N.G.O Madura geruduk Kantor Bupati Pamekasan, Madura Jawa Timur, kamis ( 07/07/2022 ).
Pasalnya, ratusan massa aksi yang mendatangi kantor Bupati Pamekasan, tidak lain menuntut dan mempertanyakan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau ( DBHCHT ) Th 2021 yang sudah terealisasi ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Abdul Basid dalam orasinya menyampaikan, agar Pemkab pamekasan yang diwakili oleh Kabag Perekonomian, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Pamekasan agar datang menemui kami dengan membawa data para buruh tani dan buruh rokok sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT ).
“Saya minta agar Dinas terkait yang sudah saya sebutkan khususnya Kabag Perekonomian untuk datang menemui kami, serta membawa data buruh tani dan buruh pabrik rokok yang terdaftar sebagai penerima BLT yang bersumber dari anggaran DBHCHT Th 2021, berdasarkan temuan kami di lapangan justru banyak diantara buruh tani dan buruh pabrik rokok tidak menerima anggaran BLT tersebut,” ucap Basid ( sapaan akrabnya ) saat orasi didepan kantor Bupati Pamekasan.
Berbeda dengan Rahem saat orasi mempertanyakan kepada pihak perwakilan Dinas Pertanian tentang mandat dari Kadis untuk menjawab pertanyaan dari pihak massa aksi.
“Saya mau bertanya kepada Bapak yang menjadi utusan Dinas pertanian, apakah sudah ada mandat dari Kadis Pertanian dan apakah bisa dipertanggung jawabkan jawaban Bapak nanti, kalau permasalahan ini dibawa ke renah hukum, teriak Rahem.
Lebih lanjut Rahem, seharusnya yang menyampaikan aspirasi rakyat itu anggota legislatif yaitu DPRD Pamekasan, tapi nyatanya hanya duduk manis.
“Anggota DPRD yang seharusnya mewakili aspirasi rakyat justru hanya ongkang – ongkang kaki di kursi empuk yang ber AC serta hanya memanfaatkan kunjungan kerja ( kunker) untuk jalan – jalan,”tambahnya.
Sementara Slamet yang mewakili dari Dinas pertanian menjawab, saya mendapatkan mandat hanya secara lisan, dan saya siap mempertanggung jawabkan,” jawabnya dengan singkat.
Karena kurang puas dengan jawaban dari dinas pertanian, Korlap aksi yang juga Presiden Forum N.G.O Madura dengan lantang berteriak, bahwa dalam anggaran DBHCHT Th 2021 sudah jelas memakan korban satu instansi di lingkungan Pemkab Pamekasan.
“Kami dari Forum N.G.O Madura datang ke sini ( Pemkab Pamekasan, red) untuk menindak lanjuti temuan ada dugaan pemotongan bantuan tersebut, dan meminta data penerima bantuan untuk buruh tani dan buruh rokok lokal, jangan sampai anggaran DBHCHT Th 2021 memakan korban lagi seperti Dinas Kominfo yang sudah ada dibalik jeruji karena tersandung kasus korupsi dana tersebut,”ucapnya dangan nada bergelegar.
Werwer ( sapaan akrabnya ) juga dengan lantang, agar Bupati Pamekasan bertanggung jawab dalam realisasi anggaran DBHCHT Th 2021 yang diduga sarat dengan korupsi.
“Sebetulnya dalam permasalahan ini yang paling tanggung jawab itu adalah Bupati Pamekasan, untuk itu Bupati Pamekasan harus berani mengambil sikap agar memecat OPD yang mencoba bermain dan mengambil untung dari penerima anggaran DBHCHT yang tidak profesional dan transparan,” tutupnya.
Sampai berita ini diturunkan massa aksi membubarkan diri beralih ketitik kumpul di Arlan, dari beberapa perwakilan massa aksi mendatangi Mapolres Pamekasan untuk memberikan surat laporan resmi agar permasalahan tersebut ditangani dan diproses secara hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran DBHCHT.
Berita dengan Judul: Forum N.G.O Madura Geruduk Kantor Bupati Pamekasan, Berujung Pelaporan pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com. oleh Reporter : Panji
