Lombok Barat-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan instansi terkait sepertinya perlu turun tangan, meyikapi praktik politik uang marak terjadi di Pilkada Lombok Barat.
Ditengarai hal ini lantaran pada debat kedua Pilkada Lombok Barat tidak memuaskan pasangan calon Lalu Ahmad Zaini-Nurul Adha (LAZADHA).
Pasalnya sudah bekerja dua tahun lebih namun penerimaan di bawah tidak mendapatkan dukungan. Maklum saja, dia bukan orang asli dari Lombok Barat.
Berbagai carapun dilakukan salah satunya praktik politik uang yang marak terjadi di sejumlah wilayah.
“Di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar ada minyak, beras, dan uang 50 ribu, ” kata seorang sumber dari Kecamatan Lembar.
Upaya dari Zaini ini supaya masyarakat mau memilihnya. Masih menurut sumber ini, uang dan sembako ini hanya awal.
“Nanti sebelum pencoblosan ada lagi uangnya, ” ucapnya.
Selain di Lembar, laporan uang dari LAZADHA ini juga terjadi di Desa Prajurit, Desa Plabu, dan Desa Tunggu Lawang, Kecamatan Kuripan. Dalam satu RT ada sekitar 10 keluarga yang disasar.
“Nanti akan ditambah lagi janjinya, ” ucapnya.
Informasi lain, politik uang juga terjadi di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Desa Pelowok, Kediri, dan Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung.
Gerakan LAZADHA ini rupanya sudah terbaca oleh tim khusus yang dibentuk oleh Farin-Khairatun. Di salah satu grup WhatsApp, arahannya supaya langkah LAZADHA itu tetap dipantau.
“Itu yang mengedarkan orang dari luar Lombok Barat. Pantau dan segera laporkan Bawaslu, ” tulis orang berinisial AY di Grup WA.
Dari penelusuran politik uang yang dilakukan LAZADHA ini bagian dari upaya menjadikan mantan Dirut PTAM Giri Menang ini sebagai kepala daerah.
