Seorang politikus di Meksiko siap bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan damai antara kartel narkoba dan pemerintah. Usulannya diharapkan mampu menurunkan angka kekerasan yang tinggi terkait perdagangan narkoba.
Manuel Espino Barrientos, anggota kongres federal dari partai MORENA, menyampaikan maksud tujuannya dalam rapat Senat pekan lalu. Ia yakin tak ada cara selain berdamai dengan kartel narkoba demi mewujudkan keamanan negara.
“Saya telah menyerahkan proposal pengajuan kesepakatan dengan sejumlah kelompok kejahatan terorganisir kepada Menteri Dalam Negeri. Saya juga sudah mengajak mereka berbicara soal ini,” terangnya. “Baru dua yang menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama.”
Namun, Espino tidak menyebutkan kartel apa saja yang telah ia hubungi, dan siapa saja yang sepakat untuk berdamai. “Saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena khawatir akan membahayakan pembicaraannya, tapi kesepakatan semacam ini biasanya selalu berhasil. Saya sudah menyaksikannya langsung di Ciudad Juárez, El Salvador dan juga Kolombia,” lanjutnya.
Menurut Espino, apabila pemerintah menyetujui usulannya, “organisasi kriminal akan diberi jaminan berintegrasi secara legal pada perekonomian negara, dan sebagai gantinya mereka akan berhenti melakukan aktivitas ilegal.”
Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador melalui konferensi harian pada Jumat (28/10), menilai kesepakatan tersebut mustahil terwujud.
“Kami tidak memiliki kesepakatan [dengan organisasi kriminal]. Batasannya sudah sangat jelas: Di satu sisi ada otoritas, di sisi lain mereka penjahat,” tegasnya.
Jika disetujui, proposal Espino akan menjadi kesepakatan pertama yang terjadi antara kartel narkoba dan pemerintah Meksiko. Strategi semacam ini telah diterapkan di Kolombia. Di sana, pemerintah bernegosiasi atau menengahi pakta perdamaian dengan sindikat kriminal dan kelompok gerilya. Namun, hasilnya campur aduk.
Pengamat politik dan keamanan negara Alejandro Hope sepemikiran dengan Espino, tapi ia mengkritik proposalnya “terlalu naif”.
“Agar kesepakatan antara kelompok bersenjata dan pemerintah bisa berjalan lancar, maka Anda harus menjadikannya bagian dari konstitusi dan memberikan proposal hukum yang menerangkan dengan jelas kebijakan-kebijakannya,” Hope memberi tahu VICE World News.
Rumor terjadinya gencatan senjata antara kartel narkoba dan pihak berwajib tersebar luas selama 70 tahun partai PRI berkuasa di Meksiko hingga 2000, yang akhirnya membuat banyak orang berpikir perjanjian tak resmi itulah yang membuat situasi Meksiko di masa lalu tidak sekeras sekarang. Dulu organisasi kriminal diberikan wilayah kekuasaannya masing-masing.
“Namun, itu bukan negosiasi, melainkan hubungan gelap antara pemerintah dan kriminal untuk berbagi uang ilegal,” tutur Hope.
“Masalah lain yang akan dihadapi adalah siapa saja yang terlibat dalam negosiasi ini? Mana yang anggota Kartel Sinaloa atau Jalisco, dan mana yang bukan?” imbuhnya.
Baru-baru ini, sejumlah pendeta di Meksiko menyerukan “pakta sosial” bersama pengedar narkoba usai insiden pembunuhan dua imam Yesuit di gereja. Uskup Zacatecas menyarankan untuk mengajak sindikat kriminal “berdiskusi langsung” guna mengurangi kekerasan yang telah meneror Meksiko selama lebih dari satu dekade.
