Perilaku unik sebagian “wakil rakyat” memang konsisten bikin masyarakat lelah. Pada Selasa (10/8) kemarin, tersebar video anggota DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, ngambek karena uang perjalanan dinas yang seharusnya mereka terima sudah tertunggak tiga bulan. Mereka merekam diri melontarkan ancaman mogok kerja apabila permintaan mereka tak dipenuhi. Video tersebar di media sosial, bisa dilihat pembaca di tautan ini. Tapi ya siap-siap saja kesal.
“Kami tidak akan hadir [kerja] kalau SPPD [Surat Perintah Perjalanan Dinas] belum cair besok pagi. SPPD cair, kami akan hadir. Pimpinan harus perhatikan kami ini, sudah tiga bulan tidak cair,” teriak seorang anggota dengan semangat menggebu, disahuti “Siap!” oleh beberapa orang di sekelilingnya sembari mengepalkan tangan.
Mungkin berharap didukung publik, video itu justru jadi bulan-bulanan warganet. Publik kesal karena sekelompok orang yang tugas utamanya menyampaikan aspirasi masyarakat, malah terang-terangan enggak mau kerja kalau enggak ada duitnya.
Tuntutan ini juga dianggap tak memperhatikan situasi krisis, saat insentif tenaga kesehatan masih menunggak dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Di Twitter, publik yang kesal mengekspresikan kerelaannya jika DPRD mogok kerja, toh enggak ada efeknya.
Usai video itu tersebar, Wakil Ketua DPRD Bungo Jumiwan Aguza menyayangkan kenapa tayangan itu jadi konsumsi publik. “Video itu harusnya tidak dikonsumsi publik. Tapi sudah beredar, sangat disayangkan,” kata Jumiawan dilansir Detik. Sementara Ketua DPD PDIP Jambi Edi Purwanto mengaku akan mengecek kebenaran video dan mengadukannya ke Badan Kehormatan Partai gara-gara orasi ajakan mogok di video dipimpin kadernya, Ketua Fraksi PDIP Gusriyandi Rifa’i.
Gusriyandi sendiri menjelaskan video itu dibuat sekitar dua bulan lalu dan ditujukan hanya untuk internal DPRD Kabupaten Bungo. “Video itu sudah lama, sekitar dua bulan yang lalu, dan itu dikirim hanya untuk grup internal dewan,” ujar Gusriyandi kepada RRI.
Doi menegaskan pihaknya tidak beneran mogok sehabis bikin video ancaman itu. “Bisa juga dicari data, bahwa paripurna tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan saya yang ada di video itu turut menghadiri acara itu,” tambah Gusriyandi. Ia mengimbau kalau pemda kekurangan dana sehingga tak bisa mencairkan SPPD, sebaiknya kirim surat resmi dong ke DPRD biar sama-sama enak.
Anggota DPRD Bungo Syaiful Acik Bilal turut membela koleganya. “Itu video lama, sekarang baru disebar kawan-kawan karena sampai sekarang SPPD kami belum juga dibayar pemda. Tampaknya Pemda Bungo tidak menghargai dewan dan terlalu menyepelekan dewan,” ujar Syaiful kepada Kompas. Loh, katanya untuk konsumsi internal, kok malah disebar oleh kawan-kawan? Bagaimanapun, salah koordinasi ini sudah berakibat senjata makan tuan.
