Tak ada satu pun yang bisa menghalangi obsesi Amerika menjadi negara paling berkuasa di dunia, bahkan saat terjadi bencana akhir zaman sekalipun. Agar Gedung Putih tetap berdiri di tengah gempuran cobaan, pemerintah AS telah mempersiapkan serangkaian rencana menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional sejak 1950-an.
Daftar mitigasi bencana itu bisa ditemukan dalam dokumen rahasia berjudul Presidential Emergency Action Documents (PEAD), yang pertama kali terungkap keberadaannya oleh New York Times. Lembaga nirlaba Brennan Center for Justice memperoleh sebagian besar berkas PEAD setelah mengajukan permintaan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi AS (FOIA). Dokumennya menjabarkan rencana-rencana yang telah dibuat dari kepresidenan Dwight Eisenhower hingga yang terbaru yakni era Donald Trump.
Dilansir NYT, lembaga itu hanya membeberkan 500 halaman dan tetap menjaga kerahasiaan lebih dari 6.000 halaman. Berhubung sifat PEAD masih sangat rahasia, Brennan Center for Justice perlu melakukan referensi silang dokumen pemerintah berusia puluhan tahun untuk memilih referensi yang dapat membantu lembaga memahami isinya.
Berdasarkan penjelasan House Committee Appropriations Hearing tahun 2016, yang membahas rencana anggaran negara, dokumen hukum ini telah dikoordinasikan sebelumnya dan dirancang untuk mengimplementasikan keputusan Presiden atau menyampaikan permintaan Presiden pada situasi darurat yang mengganggu jalannya pemerintahan. “PEAD bisa berupa Proklamasi, Perintah Eksekutif (semacam Keppres), atau Pesan untuk Kongres,” demikian penjelasannya.
Dalam suratnya pada 1956, Sekretaris Kabinet Maxwell M. Rabb menggambarkan “Tanggap Darurat Presiden” sebagai tindakan yang harus segera dilakukan oleh presiden dalam keadaan genting yang dapat membahayakan negara.
PEAD direvisi setiap pergantian presiden, dan disesuaikan dengan masalah yang menjadi perhatian pemerintah saat itu. Sebelum terjadinya serangan 11 September 2001, sebagian besar isi dokumen merincikan hal-hal yang akan dilakukan untuk mempertahankan stabilitas negara jika seandainya Amerika dihantam serangan nuklir dadakan.
Hasil revisi dokumen pada 1959 menunjukkan skenario yang cukup spesifik tentang kondisi negara pasca serangan nuklir oleh Uni Soviet. Pemerintah bahkan memperkirakan berapa banyak korban selamat dari serangan tersebut. “Terlepas dari besarnya skala bencana dan kemungkinan terjadinya serangan susulan lebih ringan, diperkirakan ada sekitar 120.000.000 orang yang tidak terluka dan sumber daya material yang substansial tidak terdampak,” demikian teori yang diusulkan pemerintah. “Oleh sebab itu, ada potensi penyembuhan yang tinggi guna memenuhi kebutuhan populasi yang selamat.”
Dokumen setebal 74 halaman itu selanjutnya menjelaskan rencana pemulihan ekonomi pasca bencana. Di dalamnya, pemerintah merinci ratusan Perintah Eksekutif dan proklamasi yang akan dikeluarkan oleh presiden seandainya terjadi serangan bom. Ada rujukan soal ini, tapi sayangnya tidak dijelaskan secara lengkap. Proklamasi pertama akan mendeklarasikan “darurat nasional tanpa batas dan keadaan darurat pertahanan sipil”. Kemudian ada larangan pensiun atau berhenti mengabdi bagi anggota militer. Setelah itu, ditemukan proklamasi yang ditujukan untuk mengendalikan musuh asing.
Pemerintahan Ronald Reagan juga terobsesi membentuk strategi pertahanan nasional pasca perang nuklir. PEAD dirombak habis-habisan menyusul tragedi 9/11 dan selama kepemimpinan Presiden George W. Bush. Terkubur dalam dokumen tentang PEAD, ada rujukan tentang perintah presiden yang memungkinkan “penutupan fasilitas atau stasiun telekomunikasi dan pencabutan perlengkapannya.”
Dokumen Brennan Center for Justice merujuk perubahan yang dibuat selama era Obama dan Trump, tapi tidak dijelaskan secara detail. Satu hal yang pasti, semua revisi ini ditujukan untuk menjaga agar roda pemerintahan tetap berputar, kalau perlu saat-saat menjelang kiamat sekalipun.
