Liputan4.Com,Jeneponto_ Meningkatnya kasus asusila di kabupaten Jeneponto membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P3A) maksimalkan kinerja sosialisasi.
Kepala Dinas P3A DR. Farida, SP, M.Si di dampingi Kabid PPA Ir. Hj. Rahmi Tompo, M.Pd saat ditemui di ruang kerjanya mengulas kondisi meningkatnya kasus asusila beberapa pekan terakhir ini, 06/07/21.
Kadis mengungkap banyak faktor yang kini harus jadi perhatian banyak pihak termasuk Dinas P3A itu sendiri bagaimana memaksimalkan peran fungsi agar mampu meminimalisir kasus yang menimpa yang korbannya kebanyakan perempuan dan anak di bawah umur.
Seperti kasus siswi SMK, Kasus Tarowang, Kasus Desa Lentu dan Kasus Desa Maero adalah beberapa dari sekian kasus terjadi masuk kategori anak, artinya korban merupakan masih di bawah umur dan ini merupakan kejahatan luar biasa.
Kadis beserta kabid Dinas P3A telah berkordinasi dengan pihak-pihak terkait guna percepatan penanganan kasus,” kami begitu dengar kabar ada kejadian, maka kita langsung atensi secara langsung dan lakukan pendampingan, bagaimana bentuk penanganannya itu tergantung dari hasil analisis kasusnya, jika perlu kita bawa ke Makassar untuk konseling sykis maupun traumatik,” ucap DR Farida.
Lanjut Kabid PPA Hj. Rahmi menambahkan bahwa ke depannya Dinas akan lebih maksimalkan kinerja terutama sosialisasi peran fungsi ke masyarakat, ” banyak hal yang perlu kita sosialisasikan ke depannya secara mahsif, ini perlu sebab masyarakat luas butuh edukasi pemenuhan hak-haknya terutama perempuan dan anak, “tegas kabid.
Namun dalam peningkatan kinerja, Dins P3A akui beberapa kendala yang jadi kelemahan selama ini, menurutnya minim fasilitas seperti kendaraan pelayanan itu tidak ada, anggaran yang tidak memadai bahkan tenaga Sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidang hukum, Psykologi serta ahli lainnya itu tidak ada di lingkup Dinas saat ini, padahal secara urgentsi peranan Dinas P3A merupakan sentral edukasi untuk kaum perempuan dan anak.
” Ke depannya kita akan banyak-banyak lakukan upaya peningkatan, baik secara kordinasi dinas terkait, pengadilan agama serta langsung ke masyarakat agar ruang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi secara maksimal, ” tutup DR Farida.
Dinas selama ini banyak mengapresiasi bentuk sinergitas penegak hukum dalam hal ini Unit PPA Mapolres Jeneponto, menurut Kadis informasi dari kepolisian juga salah satu sarana pendukung bagaimana pendeteksian kasus dapat sedini mungkin dilakukan upaya-upaya pendampingan sesuai hak dan kebutuhan para korban.
Dinas P3A Kabupaten Jeneponto mengajak seluruh komponen jajaran Pemda serta pihak-pihak lembaga pemuda dan sosial agar turut serta dalam sosialisasikan hak-hak perempuan dan anak agar dapat mencegah maupun minimalisir korban-korban lain serta berharap perangkat fasilitas layanan dapat di tingkatkan guna efektifitas kinerja layanan masyarakat.*
Berita dengan Judul: *Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P3A) Keluhkan Minim Fasilitas Dan SDM Ahli* pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Basir Hasgas
