TIMIKA | Kasus Korupsi dana (Otsus) sentra Pendidikan Mimika hingga kini belum diketahui secara jelas apa saja yang menjadi kendala, sehingga Kasus tersebut belum juga di tuntaskan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Menyikapi lambatnya penanganan kasus tersebut, LSM KAMPAK Papua menduga ada kongkalikong antara pihak Kejaksaan dan Polda Papua kepada calon tersangka agar kasus tersebut bisa dihentikan (SP3-red).
Johan Rumkorem selaku sekjen Kampak Papua menilai ada unsur kesengajaan kasusnya di ulur, pasalnya, calon tersangka dalam hal ini (JU) yang saat ini masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang juga Pj Sekda Mimika.
“ Kasus Ini menarik kalau Kita tarik benang merah, sebab sudah sejak 2017 namun, kasusnya belum juga ada titik terang. Jadi bisa jadi kasus ini sengaja di ulur-ulur oleh Kejaksaan Tinggi Papua, ” ujar Johan melalui rilis yang diterima media ini, Selasa, (30/9/2022).
Pria yang selalu konsen pada kasus Korupsi di Papua itu meminta agar Kejati Papua dan Polda untuk serius dalam pengungkapan kasus, apalagi kasus Korupsi. Dimana oknum -oknum pejabat yang sengaja mengelapkan uang negara harus di basmi agar kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat.
“ Siapapun Dia, tidak boleh dilindungi jika sudah menyelewengkan uang negara, maka hukumnya harus Kita basmi biar ada efek jerah bagi para koruptor, ” tegas Johan.
Dengan begitu, kata Johan, birokrasi akan sehat, rakyat pun ikut berbahagia jika pejabat bersi dari korupsi.
“Selain bersih – bersih pejabat yang korupsi, campur tangan Panglima TNI juga sangat dibutuhkan jika ada istri Anggota TNI yang terlibat Kasus Korupsi, ” jelas Johan.
Selain itu, lanjut Dia, apalagi yang korupsi dana otsus sentral pendidikan adalah Pejabat Non Papua, apa tidak malu kakau Non papua curi dana otsus milik orang papua. Kenapa dibiarkan? Apalagi baru baru ini Menkopolhukam, Mahfud MD meminta aparat usut dugaan Korupsi penyelewengan dana Otsus Papua.
“Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta penegak hukum mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian hingga, Kejaksaan Agung untuk mengusut indikasi dugaan korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pernyataan itu disampaikan usai menerima laporan dugaan korupsi dana Otsus dari Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, “jelas Johan.
Dengan demikian, Kami minta supaya Kapolda papua dan Kajati papua seriusin tangani korupsi dana otsus di papua, jangan gunakan korupsi di papua sebagai ajang politik, tolong hargai Presiden Joko widodo yang benar-benar mengucurkan dana ke papua untuk papua, tegasnya lagi.
Johan menambahkan, Kami apresiasi kinerja KPK yang benar-benar memberantas korupsi di Papua, kalau boleh jangan berhenti di situ saja, tetapi siapa pun Dia yang korupsi APBD/APBN dan dana Otsus harus di bersihkan.
“ Menurut data statistik nasional, Papua dan Papua barat daerah tersmikin di indonesia, padahal kucuran dana ke papua trilyunan rupiah. Saya kira bukan pejabat Papua saja yang korupsi tapi ada oknum-oknum aparat penegak hukum yang ikut bermain dalam kasus korupsi di papua, kami minta Mahfud MD juga tegas mengambil sikap soal APH di Papua, bila perlu dipecat saja, ” tandasnya.
Berita dengan Judul: Diduga Kasus Korupsi Centra Pendidikan Mimika jalan di Tempat, LSM KAMPAK Minta Menkopolhukam Copot Kajati Papua pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com. oleh Reporter : Redaksi
