Liputan4.Com,Jeneponto_ Anggaran fisik tahun 2022 melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) mulai di kucurkan ke setiap daerah dengan istilah dana alokasi khusus (DAK), sebagian penerima baik Sekolah Dasar dan menengah pertama bahkan sudah mulai masuk tahap pengerjaan,21/08/22.
Khusus kabupaten Jeneponto terdapat fakta mengejutkan dengan berbagai kontroversi yang terkesan meggelitik logika, secara kasat mata ditemukan puluhan sekolah tingkat dasar dalam kondisi bangunan tidak layak atau dalam kondisi rusak parah justru tidak tersentuh pembangunan?
Dilain sisi pantauan media ini juga menerima data penerima sekolah diberbagai tingkatan justru nyaris tiap tahun tersentuh pembangunan baik rehab maupun RKB. Lalu bagaimana teknis pendataan dan survey kelayakan penentu penerima?
Sebut saja contohnya yang di sorot salah satu lembaga pemerhati L-PK2 yang diunggah akun FB Jumatang seperti SD Bontojai, SD Tanammawang, SD Taba dan SD Kassi-kassi, sekolah ini terpampang jelas dengan kondisi yang memprihatinkan, padahal terkait ini nyawa siswa menjadi taruhan saat di lingkungan sekolah.
Salah satu kabid dinas pendidikan Jeneponto beberapa waktu lalu pernah menjelaskan bahwa penentu kelayakan penerima itu ditentukan pusat, ini faktornya ditengarai berdasarkan kelihaian operator sekolah dan juga indikator jumlah siswa penerima dana bos,” saya pernah pertanyakan ini saat rapat di jakarta, indikatornya dilihat dari cekatan pelaporan operator sekolah dan jumlah dana bos yang diterima, semakin tinggi dana bosnya itu potensi juga menerima DAK”,tutur Rahmat Sasmito.
Terlepas dari penjelasan di atas,berbicara proyek memang menarik untuk di analisis, berbagai sektor memiliki sub kajian tersendiri dan celah masuknya koruptor juga sudah bukan lagi cerita baru jika yang di ulas adalah anggaran negara.
Termasuk DAK, type pengerjaan yang bersifat swakelola ini selalu menjadi perdebatan siapa yang pantas menguasai proyek , bagaimana kriteria hingga di duga pembahasan fee menjadi penentu bagi oknum tertentu mendapat paket pekerjaan.
Munculnya dugaan “fee proyek” menjadikan banyak titik pengerjaan dana DAK ini sebagai target monitoring lembaga maupun LSM untuk mengontrol kegiatan para kontraktor, keuntungan proyek menjadi alasan utama agar mampu menutupi pengeluaran yang di duga sebagai “fee” balas jasa.
Jika ini benar, wajar jika hanya sekolah yang mampu berkomitmen “fee” yang mendapatkan kucuran dana alokasi khusus sedang yang tidak mampu bermain dibiarkan sekolahnya hancur mengancam jiwa para siswa yang sedang menuntut ilmu.
Menanggapi fenomena ini LBH Kenustra Jeneponto akan mencoba surati kementrian pendidikan dan kebudayaan sekaligus meminta petunjuk teknis ke direktorat pendidikan sekolah dasar bagaimana memulihkan kondisi sekolah yang dianggap rawan bencana namun tidak tersentuh pembangunan.
Berita dengan Judul: Daya Tarik Kucuran Dana DAK 2022 Jeneponto, Tim Survey Hingga Kabar Fee Proyek Jadi Sorotan pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com. oleh Reporter : Basir Hasgas
