Problem rendahnya jumlah polisi perempuan di Indonesia justru disuarakan bukan oleh petinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sorotan tersebut muncul dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Saya berharap kita dapat meningkatkan kesetaraan gender di kepolisian,” tulis Sri Mulyani di Instagram, menyambut penutupan konferensi International Association of Women Police 2021 di Labuan Bajo, NTT, pada Kamis (11/11). Imbauan itu muncul setelah Sri menyebut hanya ada 5 persen perempuan di antara 450 ribu personel Polri. Padahal, ia menambahkan, rata-rata persentase polisi wanita (polwan) di negara lain mencapai 10 persen.
Sri Mulyani mengaitkan jumlah polwan dengan kebutuhan masyarakat saat mengadu ke kepolisian. Ia menyinggung temuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun ini bahwa dari setiap tiga perempuan di dunia, hampir salah seorangnya pernah mengalami kekerasan, namun cuma 40 persen yang mau melaporkan kasusnya.
“Pada kasus seperti kekerasan terhadap wanita tersebut, polisi wanita akan membuat korban merasa lebih terlindungi dan percaya hukum akan ditegakkan secara adil terhadap pelaku kejahatan,” tulis Sri, senada dengan pernyataan Komnas Perempuan pada Hari Polwan, 1 September kemarin.
Jumlah polwan yang hanya 5 persen ini mengecewakan, karena malah turun dibanding tiga tahun lalu. Pada 2018 ketika angkanya menyentuh 8,3 persen saja Kapolri Jenderal Tito Karnavian merasa enggak sreg. “Saya pribadi masih merasa belum puas dengan angka ini,” kata Tito dikutip Bisnis. Secara kualitatif Tito juga membandingkan polwan di Indonesia yang enggak duduk di posisi penting, tidak seperti di negara lain.
“Di London, kepala anti-terornya polwan. Di Australia, deputi kepolisiannya polwan,” ucap Tito setahun sebelumnya. Ia lalu meminta agar ada desain besar buat memperbanyak jumlah polwan agar minimal menyentuh 20 persen. Lho, mintanya ke siapa nih, Pak? Karena Komnas Perempuan sekalipun mintanya tetap ke Kapolri agar jumlah polwan diperbanyak, mencapai 30 persen (konteksnya ini permintaan di 2021 sih).
Jika persentase polwan di Polri dianggap menyedihkan, peluang promosi polwan adalah fakta yang lebih getir. Mengutip Komnas Perempuan, dari 24 ribu polwan pada 2020, tiga doang yang berhasil capai pangkat perwira tinggi.
Bandingkan dengan total jumlah jenderal saat itu yang angkanya ratusan (kami enggak tahu pasti jumlah jenderal polisi pada 2020, tapi Jenderal Idham Azis sempat bilang Polri kelebihan perwira tinggi sebanyak 213 orang. Bayangin, menghitung lebihannya saja, tiga jenderal polwan ini paling enggak punya 210 rekan jenderal polisi laki-laki).
Tiga orang tersebut membuat daftar jenderal polwan sepanjang sejarah Polri bisa dihitung dengan tiga tangan: 13 orang. Sebagai catatan, Indonesia baru punya jenderal polisi perempuan pada 1991, ia adalah Brigjen Jeanne Mandagi. Bahkan hingga saat ini, cuma ada satu perempuan yang pernah jadi kapolda, yakni Brigjen Rumiah Kartoredjo yang mengepalai Polda Banten pada 2008.
Hal bikin nyesek, pada 2015, seorang komisioner Kompolnas pernah usul agar ada lebih banyak polwan yang dijadikan humas. Iya, mimpinya cuma segitu. Alasannya juga aneh banget, “Kalau humas Polri ada yang polwan kan masyarakat juga senang lihatnya,” kata si komisioner, Edi Hasibuan.
Kapolri udah sadar, Komnas Perempuan udah ngomong, menteri udah ikut cawe-cawe, apa lagi dong yang menghalangi kenaikan jumlah polwan? Mungkin karena syarat diskriminatif tes keperawanan (sudah dihapus sejak 2014, tapi masih ditemukan pada 2018) dan syarat harus “cantik dan good looking”. Hah?
“Mereka tidak hanya harus cantik, harus juga ‘good looking’, karena ‘good looking’ itu relatif,” kata seorang jenderal polisi kepada Human Rights Watch, 2018 silam.
Kemungkinan lainnya adalah jenjang karier polwan yang sulit setinggi polisi pria. Selain bisa dilihat dari data perwira tinggi perempuan tadi, pada 2013 silam Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane pernah menyebut polwan lebih sering diberi tugas tak signifikan.
“Selama ini tugas-tugas yang diberikan kepada para polwan masih kurang layak dan menyimpang dari kerja profesional Polri. Misalnya, polwan dijadikan sebagai ‘pelayan kantor’ atau dijadikan front office, padahal tugas tersebut harusnya dikerjakan PNS Polri,” jelasnya.
Faktor lain yang berkontribusi pada sedikitnya jumlah polwan adalah stigma bahwa polisi adalah pekerjaan khusus lelaki. “Ini terpengaruh stigma yang masih melekat di masyarakat bahwa profesi polisi adalah pekerjaan laki-laki. Sedikit peluang diberikan bagi perempuan. Nah itu terjadi juga di institusi Polri,” kata komisioner Kompolnas Poengky Indarti pada 2017.
Menulis rangkuman ini membuat kami menyadari satu kenyataan pahit. Di balik jokes para suami yang menamai kontak istri-istri mereka sebagai kapolsek, kapolres, sampai kapolda, rupanya hanya satu perempuan yang bisa mewujudkannya di dunia nyata.
