JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sangat konsen terkait polarisasi yang terjadi saat proses Pemilu akibat dari politik identitas. Untuk itu, ia menginstruksikan kepada kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengantisipasi sedini mungkin terkait hal tersebut.
Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dr. Heri Budianto, M.Si menjelaskan, sebagai politikus bukan berarti berbeda pandangan politik kepada sesama peserta Pemilu. Menurut dia, perbedaan atau kelemahan lawan boleh saja disampaikan kepada publik tapi harus berdasarkan data yang valid.
“Yang tidak boleh itu adalah kampanye hitam atau black campaign, tapi negatif campaign dengan data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu bisa dipaparkan secara ilmiah itu menurut saya bisa dilakukan,” kata pria yang akrab disapa Herbud, Rabu (18/1/2023).
Herbud melanjutkan, jika menyampaikan kekurangan lawan politik tanpa data yang valid akan berpotensi menjadi fitnah. Sebagaimana diketahui, fitnah merupakan tindakan yang terlarang.
“Ketika itu sudah bersifat fitnah dan sudah misalnya tanpa didasarkan oleh data fakta, nah ini yang menurut saya sangat tidak baik,” ujarnya.
Lebih lanjut Herbud menjelaskan, jumlah pasangan capres-cawapres juga mempunyai peranan penting terkait terjadinya polarisasi. Menurutnya, semakin banyak pasangan maka atmosfernya akan semakin rendah.
“Kami juga melihat bahwa kandidat yang diusung kalaulah Pilpres nanti 2-3 pasang atau 4 pasang juga berpengaruh. Jadi menurut saya, kami melihat stabilitas ini juga bisa dijaga kalau lebih dari dua pasang, sehingga ketegangan politik itu bisa diredakan,” ucapnya.
Judul: Cegah Politik Identitas, Heri Budianto Nyatakan Jika Sebut Kelemahan Lawan Harus Berdasarkan Data yang Bisa Dipertanggungjawabkan
Terbit juga di: LIPUTAN4.COM.
Reporter: taufik
