Infakta.com Lebak-, Banten.- Pembangunan RSUD Cilograng yang dilakukan oleh PT PP Urban yang berada di Desa Jengkol Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Banten, yang di bangun dari anggaran APBD Provinsi Banten dengan nilai kurang Lebih 72 Milyar masih belum selesai di kerjakan pembangunannya oleh PT PP Urban, padahal jadwal selesai pembangunan di kontrak itu bulan November 2022, namun dilihat dari kondisi sekarang di akhir bulan pembangunan masih belum selesai kondisi pelaksanaan. dilapangan dan yakin tidak akan terselesaikan di November.” Rabu 23/11/2022
Kukun Kurnia Salah satu tokoh Lebak Selatan berkata, Pembangunan RSUD Cilograng oleh pihak PP Urban Terlalu banyak masalah dalam pembangunannya, mulai dari lokasi pembangunan yang penuh dengan Karang bebatuan sehingga pengerjaan molor, ditambah banyak kendala yang terjadi lapangan, seperti tidak sesuainya perjanjian dengan pihak vendor terkait pembayaran, alhasil pengusaha lokal banyak yang gulung tikar bahkan pengusaha material di wilayah Cilograng pun mengeluhkan soal pembayaran yang lambat dan terkesan di cicil.” Ucapnya
Melihat kondisi pembangunan sekarang saya yakin tidak akan selesai di bulan Desember padahal di tahun 2023 RSUD Cilograng ini harus sudah mulai diisi dengan Alkesnya,
Lanjut Kukun Permaslah yang terjadi dalam pembanguan ini jelas menjadi paktor lambatnya pembanguan karena pihak PP Urban tidak konsisten, informasi yang di dapat bahwa banyak vendor – vendor yang melakukan pekerjaan pembangunan RSUD Cilograng mengeluh dan merasa dirugikan oleh pihak PT PP Urban. Pemerintah provinsi Banten sebagai yang punya anggaran tentunya harus bersikap agar para pengusaha tidak dirugikan. Ujar Kukun
“Saya berharap PJ Gubernur Banten Pak Al Muktabar atau Dinas Kesehatan provinsi Banten mengambil tindakan pada pihak Kontraktor, akibat Molornya pembangunan dengan melakukan pemeriksaan dan teguran pada pihak PP Urban sehingga masyarakat tidak jadi korban.” Pungkasnya
Ditempat terpisah Asep Dedi Mulyadi Ketua DPC Badak Banten Bayah mengatakan Sebelumnya, saya sudah layangkan surat permintaan Audience dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Banten bahkan kami minta pihak Dinas untuk menghadirkan pihak PT PP Urban, ada beberapa item yang akan kami Klarifikasi dan dipertanyakan pada Dinas dan PP Urban,
“Pertama Terkait adanya dugaan pengurangan volume bangunan termasuk kualitas yang diragukan terkait material yang digunakan
Dugaan adanya permainan harga satuan yang dinilai terlalu jauh antara RAB dan pelaksanaan, /sangat murah sehingga kualitas pembanguan diragukan
Adanya Keluhan masyarakat dari para pengusaha lokal yang merasa dirugikan karena pembayaran yang di cicil dan sangat lambat.
“Kami bersama Pokjawan Zona4 Lebak Selatan sudah melakukan investigasi dan mengumpulkan informasi dan data dari pihak vendor, kita sudah kirimkan surat Audience ke Dinas Kesehatan Banten. Sebagai Kuasa pengguna anggaran (KPA), surat tersebut adalah gabungan antara Ormas Badak Banten, masyarakat peduli pembanguan (MPP), dan dari Pokjawan Zona 4 Lebak Selatan.ucapnya
Lanjut Asep saya sangat menyangkan atas sikap PP Urban yang terkesan mengabaikan terhadap hak-hak para pengusaha lokal/ Vendor yang turut andil dalam pembangunan RSUD Cilograng.
“Saya juga tak mau pembanguan asal asalan, dengan harga murah yang di berikan pada vendor jelas akan menurunkan Kualitas pada bahan material bangunan, ini bukan lagi pemberdayaan bagi para pengusaha lokal. Pasalnya, para pengusaha lokal yang melakukan kerjasama dengan PP Urban mengeluhkan akibat macetnya pembayaran dari pihak PP Urban.
“Dengan abainya pihak PP Urban tentunya kami akan memberikan pendampingan menuntut hak-hak para vendor, bila perlu kami dari Ormas Badak Banten akan melakukan aksi kalau memang pihak PP Urban tetap mengabaikan pembayaran kepada vendor yang pada akhirnya upah para pekerja juga banyak yang belum di bayar, maka dari itu kami dari Badak Banten, MPP,dan Pokjawan Zona4 Lebak selatan meminta pihak PP Urban untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut tegas Asep.(Hs)
