Bupati Budiman Berharap Tidak Ada Kepala Desa Bermasalah Dengan Dana BKK

Luwu Timur –Bupati Luwu Timur, H. Budiman memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Kegiatan Desa khusus di Kecamatan Towuti, yang berlangsung di Aula Kantor Camat Towuti, Jumat (16/09/2022).

Dalam arahannya, Bupati Budiman mengingatkan kepada kepala desa agar dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah ini digunakan sebaik mungkin untuk membangun desa sehingga asas manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

“Saatnya sekarang ini kita fokus membangun, besar anggaran di desa ini, dan ini program BKK tidak ada di Sulawesi Selatan, hanya kita yang punya. Tunggu-tunggu saja orang datang belajar sama kita,” beber Budiman.

Selanjutnya, orang nomor satu di Luwu Timur ini berharap dimasa kepemimpinannya tidak ada kepala desa yang bermasalah dengan hukum. Jadi, gunakanlah dana tersebut sesuai dengan aturan dan juknisnya.

“Ada banyak kasus yang sekarang lagi diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena ada temuan yang sebelumnya yang tidak selesai. Nah, temuan  tidak selesai ini, hanya dibiarkan, akhirnya ada laporan masuk, kemduain diperiksa. Kalau sudah masuk periksaan khusus, tidak bisa lagi kita kembalikan uang tersebut. sangat susah, padahal sebelumnya sudah diberi kesempatan paling lambat 60 hari selesai temuan itu. Kalau sudah 61 hari maka tidak ada mi lagi ujungnya, biar dikembalikan uang itu kita sudah di pidana,” cerita Bupati.

“Jadi, pak desa saya titip ini, mari kita satu garis, mari kita satu sistem sehingga uang yang digelontorkan di desa ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan Insha Allah tahun depan, program BKK ini akan kita lanjutkan lagi,” kunci Bupati Budiman.

Sementara Kabag Ekbang Setdakab Lutim, Andi Juanna memaparkan, untuk Kecamatan Towuti terdapat 69 paket pembangunan fisik yang tersebar di 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Delapan OPD tersebut, rinci Andi Juanna, Dinas PUPR 27 paket, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14 paket, Dinas Kesehatan 3 paket, Dinas Perhubungan 1 paket, Dinas Parmudora 5 paket, Dinas Pertanian 12 paket, Dinas Transnakerin 3 paket, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4 paket.

Sementara untuk progress penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 1 miliar 1 desa untuk tahap I hampir semua selesai dan sekarang sebagian sudah ada yang cair dan ada pula yang masih dalam tahap pengusulan baik di Kecamatan maupun di Dinas terkait.

Terakhir, berdasarkan laporan para kepala desa se-Kecamatan Towuti, dana BKK tersebut telah digunakan untuk membangun desa baik yang fisik maupun non fisik.

Untuk fisik, rata-rata mereka membuat plak decker, melakukan pengerasan jalan, membuat jalan tani, pemeliharaan saluran irigasi, membuat drainase, membuat lampu jalan dan melakukan bedah rumah untuk masing-masing warganya.

Sementara untuk non fisik, dana BKK tersebut mereka gunakan untuk operasional desa, membayar insentif petugas keagamaan, membayar tunjangan BPD, membayarkan BPJS petugas keagamaan, peningkatan kapasitas aparat desa, sampai dengan mengikuti pelatihan untuk kepala desa beserta aparatnya.

Monev diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Masdin, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika, Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr. H. April, para kepala OPD, Camat Towuti, Saenal, serta para Kepala Desa se-Kecamatan Towuti. (rhj/ikp-kehumasan/kominfo-sp)