WAHAI, Liputan4.com | Polemik dilantiknya Raja Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah menuai tindakan protes dari berbagai tokoh masyarakat matarumah parenta.
Akibat dari pelantikan Raja Negeri Wahai Hasan Basri Tidore oleh Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua siang tadi (12/5) dinilai telah menyalahi aturan, bahkan terkesan terburu-buru, pasalnya masa jabatan Bupati Maluku Tengah itu bakal berakhir pada bulan September nanti.
Kuasa Hukum Matarumah parentah Yunan Takandengan SH menyanyangkan sikap Bupati Abua yang dianggap tidak melihat persoalan adat dan telah diakui dan telah berjalan selama ini.
“ Bupati dalam hal ini tidak melihat persoalan Adat lagi akibatnya nanti pasti ada gejolak di masyarakat, Ini masalah adat (Matarumah) sehingga beliau harus jelih melihat sebelum mengambil keputusan dengan melantik Raja Definitif di Wahai, ” ungkap Yunan SH melalui rilis yang diterima redaksi Kamis, (12/5/2022).
Apalagi kata Dia, di Wahai tatanan adat (Matarumah) sudah jelas dan tidak boleh di Obok – obok kalaupun di obok, harusnya beliau ( Bupati) harus melakukan koordinasi dengan tokoh Adat sehingga ketika beliau sudah tidak lagi menjabat Bupati tidak meninggalkan luka yang berkepanjangan bagi Matarumah yang ada di Wahai.
Selain itu lanjutnya, yang janggal saat ini harusnya Saniri sebelum mengetahui pelantikan terlebihdahulu menyampaikan ke publik secara transparan agar diketahui. Jadi dugaan kuat Saniri Negeri telah membuat kesepakatan sepihak guna memilih saudara Hasan Basri Tidore sebagai raja tanpa ada Rapat Saniri secara resmi dan terbuka untuk umum.
Tak hanya itu, pelantikan Hasan Basri Tidore ada dugaan kuat terkait penggelapan dana desa sehingga disinyalir sebagai pengalihan isu. Apalagi mengelola ADD dan DD yang berjumlah miliaran rupiah.
Berita dengan Judul: Bupati Abua Menyalahi Aturan Terkait Pelantikan Raja Wahai, Yunan SH: Ada Dugaan Kemufakatan Jahat pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com. oleh Reporter : Redaksi
