Kepolisian negara bagian Georgia, Amerika Serikat, menjerat lelaki bernama Vinath Oudomsine dengan gugatan perdata karena membuat permohonan palsu untuk menerima dana bantuan sosial Covid-19. Dalam surat pengajuan bantuan pada Juli 2020, Oudomsine mengaku butuh pinjaman agar bisnisnya tetap jalan dan bisa menggaji karyawan. Dia tak tanggung-tanggung berbohong tentang pendapatan tahunan perusahaannya. Setelah menerima US$85.000 dari Biro Administrasi UMKM AS (SBA), Oudomsine malah menghabiskan lebih dari setengah dana itu untuk membeli kartu Pokémon yang relatif langka.
Motherboard, situs teknologi bagian dari VICE, penasaran kartu apa yang dia beli, dan apakah bagus untuk investasi jangka panjang. Berkat bantuan seorang pembaca, kami berhasil menemukan tempat pelelangannya. Oudomsine rupanya membeli kartu BGS 9,5 First Edition Base Set Charizard dalam acara lelang kartu trade PWCC pada 28 Desember 2020. Dia harus membayar dalam kurun 15 hari sejak pelelangan berakhir.
Seri kartu Pokemon itu dirilis oleh Beckett Grading Services, perusahaan grading kartu terkemuka di AS. Sering kali BGS 9,5 memiliki nilai setara PSA (Professional Sports Authenticator) 10, yang merupakan layanan grading paling terkenal di dunia. Kartu BGS 9,5 bisa diubah menjadi PSA 10, dan sudah banyak yang melakukan itu. Setahun lalu, PSA 10 First Edition Charizard laku seharga $360.000 (Rp5,1 miliar); tak lama kemudian, rapper Logic membeli seharga $220.000 (Rp3,1 miliar). Pecahan saham PSA 10 First Edition Charizard juga mulai dijual pekan lalu dengan harga $236.800 (Rp3,37 miliar). Kalian benar-benar hoki kalau bisa mendapatkan BGS 9,5 First Edition Charizard yang bisa digrading jadi 10 seharga $57.789 (Rp821 juta) saja. Oudomsine termasuk orang yang beruntung, meski caranya dengan mengakali kebijakan pemerintah.
Pemerintah sangat kesal mengetahui dana bansos disalahgunakan seperti ini. “Penyelewengan uang pajak selalu menjijikkan. Tapi dalam konteks ini, sangat keterlaluan memanfaatkan dana bantuan darurat yang dimaksudkan untuk membantu orang terdekat dan bisnis,” kata pejabat Jaksa Penuntut AS David H. Estes dalam siaran pers. “Saya ingin warga negara yang bekerja keras di Distrik ini tahu bahwa kami akan terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang secara curang mendapatkan dan menyalahgunakan dana bantuan.”
