JAKARTA, Liputan4.com | Komisi III DPR, lanjut Desmond, pada Senin (14/2) besok akan merapatkan hasil temuan dari kunjungan mereka meninjau Desa Wadas, Purworejo, untuk merumuskan beberapa rekomendasi kepada pemerintah.
“Detail rekomendasi Komisi III Senin akan kita rapatkan, akan kita keluarkan apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh kegiatan projek di desa Wadas,” ungkap politikus Gerindra Desmon J Mahesa yang memimpin peninjauan ke Jawa Tengah.
Rombongan Komisi III juga telah menemui Gubernur Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Selain itu, para anggpta Komisi III juga bertemu dengan LBH Yogyakarta yang mendampingi warga, Walhi serta pelaksana proyek, dalam hal ini pihak BPN Purworejo dan Balai Wilayah Sungai.
Desmond menyebut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui ada kekurangan dalam mengawal proyek Bendungan Bener sehingga memunculkan konflik dengan warga Desa Wadas. Menurutnya, kekurangan seperti masalah komunikasi yang tidak maksimal telah menyebabkan ratusan aparat Kepolisian diterjunkan ke Desa Wadas.
“Pak Ganjar mengakui ada kekurangan-kekurangan. Ke depan akan diperbaiki dan beliau akan bertanggung jawab atas kekurangan itu,” kata Desmond.
Ia menilai ada komunikasi yang belum nyambung antara warga Wadas dengan pemerintah setempat soal tindaklanjut penambangan batu andesit untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.
Anggota Komisi III Taufik Basar dikutip media menyebut warga Desa Wadas menjadi korban akibat tersumbatnya ruang dialog ketika mereka dihadapkan pada pilihan untuk bersedia atau tidak bersedia tanahnya untuk dijadikan tambang batu sebagai bahan baku pembangunan bendungan
“Desa Wadas bukan tempat yang akan digenangi bendungan, bukan, bukan tempat yang akan dibangun bendungannya. Tetapi tempat bahan baku untuk membangun bendungan tersebut,” imbuh Taufik.
Menurut Taufik, warga Wadas kini menjadi terbelah karena dihadapkan pada pilihan menerima atau tidak. “Kenapa mereka semua korban? Karena dengan kondisi seperti ini mereka terbelah, yang dulu mereka hidup guyub, penuh kekeluargaan, mereka harus ada dalam pilihan-pilihan berbeda,” sebut Taufik.
Kondisi itu diperparah lantaran pendekatan yang dipakai bukan pendekatan dialog. Akibatnya, sebut politisi yang kerap dipanggil Tobas itu, sempat muncul pikiran di masyarakat bahwa yang menolak pembangunan bendungan tidak bersikap NKRI. “Nah kenapa semakin parah? Karena juga ternyata di antara masyarakat juga terbangun stigma masing-masing,” papar Tobas.
“Ini contoh.”Waktu kita datangi masyarakat yang setuju untuk menjual tanah, waktu mereka memperkenalkan diri mereka menyebut diri ‘kami masyarakat yang setuju, masyarakat yang NKRI’, gitu kan. Kita langsung luruskan, ‘kita semua NKRI, baik yang setuju atau yang tidak setuju NKRI semua, jangan begitu’, kita bilang gitu,” sambung dia.
(Frd)
Berita dengan Judul: Besok, Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Kasus Desa Wadas pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Fredi Andi Baso
