Liputan4.Com,Jeneponto_ Sejak 2017 pemerintah telah membuat terobosan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di tingkat kelurahan dan Desa sebagai perpanjangan tangan pusat kesejahteraan sosial (Puskesos), hal ini untuk membantu mengidentifikasi keperluan masyarakat miskin dan rentan miskin.
Namun ditemukan fakta dilapangan kelurahan Bontotangnga selalu menjadi momok komplain warga saat ada pergantian penerima manfaat, padahal secara teknis bagian SLRT sebagai rujukan data penerima.
Saat dihubungi bagian SLRT kelurahan Bontotangnga yakni Warga Daeng Manisi tidak tahu menahu soal data penerima baik dari segi validasi data maupun ada warga yang terganti.
Alasan Daeng Manisi adanya warga hilang namanya sebagai penerima manfaat itu karena beberapa faktor misalnya pergantian menteri dimana data sementara di tidurkan menurut suvervisor kecamatan Tamalatea Jeneponto.
Faktor lain jawaban SLRT atau Sistem layanan rujukan terpadu adalah ” TIDAK TAHU” menurutnya soal data itu urusan disdukcapil sebagai pusat validasi data, tutup Manisi.
Ditempat yang sama kepala kelurahan Bontotangnga Hj. Fitrawati keluhkan setiap ada warga mengadu ke kantor kelurahan pihaknya mengaku tidak mampu jawab dikarenakan soal data itu dipegang bagian SLRT yang jawabannya juga selalu tidak tahu.
Lurah berharap masyarakat wajib tahu bahwa wewenang data penerima manfaat BPNT dan BST berada di tangan perpanjangan tangan Dinas sosial bagian Sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) ,tutup Ibu Lurah.
Berita dengan Judul: *Banyak Penerima BPNT Dan BST Terganti Di Kelurahan Bontotangnga, Bagian SLRT Kelurahan ; Saya Tidak Tahu* pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Basir Hasgas
