JAKARTA-Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, terkait dugaan korupsi Formula E, ditanggapi serius oleh Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto.
Sugiyanto meminta sejumlah pihak untuk jangan berprasangka buruk terhadap KPK.
Menurutnya, dalam memintai keterangan dari Gubernur Anies, KPK sedang menjalankan tugas untuk kepentingan negara.
“KPK bukan buzzer atau menzhalimi atau menjegal pencapresan Anies Baswesdan pada tahun 2024 mendatang. Publik tetap percaya 100% kepada KPK,”tegas Sugiyanto Kamis (8/9).
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan telah dimintai keterangan KPK terkait dugaan korupsi Formula E selama 11 Jam Rabu (7/9/). Bila KPK menganggap ada kerugian negara dan cukup alat bukti, maka KPK akan segera mengumumkan tersangka.
Pengunaan dana APBD DKI Jakarta senilai Rp 560 miliar adalah hal yang paling penting. Wakil Ketua KPK Alexandra Marwarta pernah menyatakan, yakni menerima masukan dari Kemendagri. Dijelaskannya bahwa dana APBD tak bisa dipakai untuk tujuan bisnis pemerintah, tetapi harus bussiness to bussiness atau B to B atau Perusahaan to Perusahaan.
Sedangkan Pemprov DKI Jakarta menurut Suigyanto, telah menggunakan dana APBD 560 miliar untuk membayar commitmen fee kepada Formula E Oprasional (FEO). Kegiatan Formula E sendiri bertujuan bisnis karena mencari keuntungan.
“Dalam hal ini bila pada akhirnya KPK mengumumkan tersangka, maka boleh jadi akan mengarah pada pengguna anggaran,”jelas pria yang akrab disapa SGY ini.
Untuk diketahui Dinas Olahraga DKI Jakarta menggunakan dana APBD tahun 2019 dan 2020 untuk membayar commitmen fee senilai Rp. 560 miliar.
Lalu bila KPK telah mengumumkan tersangka atas dugaan korupsi kasus Formula E tersebut, menurut SGY maka banyak orang akan terkaget-kaget. Kemudian mereka mengerti bahwa tindakan KPK selama ini adalah murni untuk penegakan hukum, bukan untuk tujuan politis dan lainnya.
Ia menduga kuat Gubernur Anies Baswedan akan terseret dalam pusaran kasus ini, lantaran diduga banyak melakukan kebijakan blunder.
Diantaranya, Anies membuat surat intruksi kepada Kadispora, termasuk surat kuasa pinjam dana talangan commitmen fee ke Bank DKI tanpa ada dasar payung hukum Perda Perubahan APBD tahun 2019.
“Bila hal ini terjadi, maka dugaan kasus korupsi Formula E ini boleh jadi akan melebar. Perbandingan biaya commitmen fee yang diduga lebih mahal dengan Negara lain akan didalami oleh KPK. Selain itu, dugaan adanya aliran dana kepada sejumlah pihak atas pembayaran commitmen fee senilai Rp. 560 miliar itu juga akan dikejar oleh KPK,”tuturnya.
Tentunya KPK tak hanya fokus pada dana APBD 560 miliar. Tentang pembiayaan yang dilakukan PT. Jakarta Propertindo (PT. JakPro) dalam melaksanakan kegiatan Formula E pun lanjut SGY, akan dilihat oleh KPK. Apabila terjadi pelanggaran dan atau dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka KPK juga akan mendalaminya.
“Dari sini jelas bahwa apa yang dilakukan KPK selama ini atas penyelidikan dugaan korupsi Formula E adalah untuk kepentingan negara. Dalam hal ini KPK sedang menegakkan aturan di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Jadi tujuan KPK adalah untuk penegakan hukum demi masyarakat Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta, bukan untuk tujuan lain,”tuturnya.
Dalam hal jika KPK tidak menemukan kerugian negara dan unsur KKN, maka menurut SGY tentunya kasus dugaan Korupsi Formula E ini juga akan hentikan oleh KPK atau istilahnya Case Close.
“Jadi sekali lagi jangan berprasangka negatif kepada KPK. Publik sangat percaya penuh kepada KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi Formula E,”tandasnya.
