Semakin hari publik Indonesia semakin dibuat ragu bila sebagian politisi bersedia menggunakan akal sehatnya. Pada Rabu (7/7) lalu, terpajang spanduk bertuliskan “Covid-19 Dilarang Masuk” di gerbang utama gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Isi spanduk ini mengingatkan kita sama becandaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Februari 2020, bahwa virus corona enggak berani masuk Indonesia karena izinnya berbelit-belit. Gagal sebagai imbauan dan jelas enggak lucu sebagai candaan, spanduk ini sama sekali tak berguna ketika kematian pasien Covid-19 naik hampir dua kali lipat dalam sepekan terakhir.
Saat dikonfirmasi, Sekjen DPR RI Indra Iskandar bilang spanduk itu dibuat sebagai pengingat saja. “Spanduk itu untuk mengingatkan kita semua, khususnya yang bekerja di lingkungan kompleks parlemen, untuk menjaga protokol kesehatan secara ketat. Maka, [selain dipasang spanduk] sampai tanggal 20 [Juli] gerbang utama kami tutup untuk mengendalikan,” kata Indra kepada Detik.
Kebijakan aneh ini sebetulnya enggak parah banget. Cuma, ternyata netizen kesal melihat respons lembaga pembuat undang-undang menanggapi situasi pandemi yang sedang di titik terburuk adalah bikin spanduk yang logika kalimatnya amburadul. Reaksi publik pun ramai di internet, kebanyakan menyindir kalimat yang dipajang, sekaligus mengeluhkan uang pajak yang dipakai untuk proyek cetak spanduk.
Pemasangan spanduk berisi slogan-slogan kosong termasuk kebijakan kuno yang terus dipertahankan pejabat Tanah Air. Emangnya kondisi darurat yang udah memakan korban seribu nyawa dalam sehari belum cukup genting untuk jadi pengingat? Lagian, kalau emang mau bikin spanduk, seenggaknya isi tulisan kan bisa dipikirkan lebih dalam. Hotline pemasok oksigen kek, nomor telepon rumah sakit kek. Semakin dipikir, semakin kesal.
Tak beruntungnya kita, gimmick spanduk ini muncul bersamaan dengan usulan politisi sekaligus Wasekjen PAN Rosaline Rumaseuw agar dibangun rumah sakit Covid-19 khusus pejabat negara.
“Saya satu bulan, dua bulan terakhir ini banyak membantu pejabat negara untuk refer segala rumah sakit yang ada di Jakarta. Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan faskes buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD, tapi begitu corona lahir, Kemenkes harus sudah mulai waspada karena pejabat negaranya harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta, saya sedih,” kata Rosaline saat jadi pembicara di webiner yang digelar lembaga survei Median, Rabu (/7), dilansir Kumparan.
Hujatan dari publik langsung mengalir pada usulan tersebut. Wasekjen PAN yang lain, Irvan Herman, berusaha menyelamatkan muka partai mereka. Irvan mengklarifikasi bahwa apa yang dinyatakan Rosaline sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas atau mengusulkan rumah sakit khusus pejabat sebagai sikap resmi partai.
“Itu usulan perasaan Bu Dokter Rosaline karena merasa sedih saudaranya, John Mirin, anggota Fraksi PAN DPR RI, karena penanganan yang terlambat di rumah sakit, akhirnya mengembuskan napas terakhir, wafat,” ujar Irvan kepada wartawan, Kamis (8/7) hari ini.
Sejak awal pandemi sampai sekarang, tingkah politikus Indonesia yang tersorot media justru tidak terkesan berperan meringankan beban masyarakat. Mulai dari menyediakan rapid test untuk kelompok mereka sendiri ketika stok alat ini masih terbatas, pakai APD cuma buat foto-foto gimmick, bikin seremoni kasus kesembuhan Covid-19 pertama yang legendaris.
Selain itu, jangan sampai kita lupa kalau anggota DPR mengajak keluarga demi mendapat vaksin prioritas mendahului nakes, mengusulkan pemadaman lampu jalan dengan alasan biar warga enggak keluar malam, melarang mudik namun mendorong warga berwisata, sampai bikin program work from Bali yang disebut Satgas bikin kasus corona di Bali melesat lagi.
Ya Tuhan, beri kami kekuatan jadi WNI.
